Perangkat Desa , Staf dan BPD melangsungkan rapat rutin dilanjutkan dengan agenda penyampaian informasi yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik. Layanan informasi publik adalah hak warga negara untuk mendapat data dari badan pemerintah, yang diatur oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Layanan ini bertujuan agar kegiatan lembaga negara menjadi jelas dan mudah diawasi oleh masyarakat ...

Pencatatan aset secara akurat membantu mencegah kerugian akibat kerugian atau kerusakan aset yang tidak diketahui. Tindakan yang tepat memungkinkan Kantor Desa dengan cepat mengidentifikasi dan mengatasi aset bermasalah. Pencatatan aset dilakukan melalui sistem khusus untuk memperlancar penganggaran Kantor Desa. ...

Matriks program atau kegiatan desa adalah tabel ringkasan yang memuat daftar bidang kerja, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, lokasi, anggaran, dan sumber dana. ...

Visi PPID Desa Mewujudkan pelayanan informasi publik desa yang transparan, objektif, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mendukung tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel melalui keterbukaan informasi   Misi PPID Desa Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang benar, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengembangkan sistem pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi berbasis teknologi digital. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ...

Daftar informasi publik adalah catatan resmi berisi keterangan sistematis mengenai seluruh informasi di bawah penguasaan badan publik, yang dikelompokkan menjadi informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat. Jenis utamanya mencakup profil lembaga, laporan keuangan, serta peraturan atau kebijakan. ...

Setiap sepuluh tahun sekali, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi (SE) sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendataan ini, pemerintah akan memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, karakteristik, dan persebaran usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut menjadi dasar penting dalam ...

Ruangan layanan informasi publik yang dimana didalam ruangan berisikan meja dan kursi layanan informasi publik dan sarana pengaduan masyarakat. ...

Penyertaan modal BUMDes adalah pengalihan kekayaan atau aset pemerintah desa yang dipisahkan untuk memperkuat modal usaha Badan Usaha Milik Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bertujuan meningkatkan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) ...