Visi PPID Desa Mewujudkan pelayanan informasi publik desa yang transparan, objektif, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Mendukung tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel melalui keterbukaan informasi   Misi PPID Desa Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang benar, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Mengembangkan sistem pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi berbasis teknologi digital. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan ...

Daftar informasi publik adalah catatan resmi berisi keterangan sistematis mengenai seluruh informasi di bawah penguasaan badan publik, yang dikelompokkan menjadi informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat. Jenis utamanya mencakup profil lembaga, laporan keuangan, serta peraturan atau kebijakan. ...

Setiap sepuluh tahun sekali, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Sensus Ekonomi (SE) sebagai upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk mendata seluruh aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendataan ini, pemerintah akan memperoleh informasi yang akurat mengenai jumlah, karakteristik, dan persebaran usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut menjadi dasar penting dalam ...

Ruangan layanan informasi publik yang dimana didalam ruangan berisikan meja dan kursi layanan informasi publik dan sarana pengaduan masyarakat. ...

Penyertaan modal BUMDes adalah pengalihan kekayaan atau aset pemerintah desa yang dipisahkan untuk memperkuat modal usaha Badan Usaha Milik Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bertujuan meningkatkan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) ...

Pemohon informa si berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di BadanPublik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberika kepada pemohoninformasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentinganperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persainganusaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikankepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifatpribadi dan kemauan terakhir ...

Maklumat pelayanan informasi publik adalah pernyataan resmi janji dan kesanggupan badan publik untuk memberikan layanan data yang transparan, cepat, dan tepat waktu. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen Layanan Memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu. Menyediakan layanan informasi dengan biaya yang ringan atau gratis untuk proses pemberian data. Menyiapkan prosedur dan tata cara permohonan yang sederhana bagi masyarakat.   Kewajiban Pemohon ...

Alur Pengajuan   1. Pemohon mengisi formulir pernyataan keberatan secara tertulis . 2. Mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID. 3. Petugas PPID mencatat pengajuan ke dalam register keberatan. 4. Petugas memberikan salinan formulir keberatan yang dilengkapi nomor registrasi kepada pemohon sebagai tanda terima. ...